Home » Posts tagged 'RBI'

Tag Archives: RBI

Archives

Categories

Pendampingan dan Asistensi PPPPTK Matematika menuju ZI-WBK

Yogyakarta – Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Matematika berkomitmen untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) di tahun 2019 ini. Selama proses menuju ZI WBK, Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Itjen Kemdikbud) melakukan Asistensi dan Pendampingan kepada PPPPTK Matematika terkait persiapan dalam pelaksanaan audit yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Predikat ZI diberikan kepada unit kerja yang berkomitmen untuk mewujudkan WBK melalui reformasi birokrasi dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan korupsi.

Untuk menyiapkan diri menuju ZI-WBK, PPPPTK Matematika melengkapi dan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung serta melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan PPPPTK Matematika. Selama proses melengkapi dokumen tersebut didampingi oleh Tim Itjen Kemdikbud yaitu: Ir. Muhaswad, M.Pd., CfrA, Elydar Maghdalena, S.Pd., M.Pd., dan Purwaniati, S.H., MM., serta Adriana dari Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan.

Tim Itjen Kemdikbud sedang memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang disiapkan oleh PPPPTK Matematika.

Muhaswad selaku penanggung jawab tim pendamping mengatakan bahwa WBK sebenarnya hanya sebuah strategi untuk mewujudkan dan membangun komitmen anti korupsi agar lembaga pemerintah berkomitmen akan pembangunan anti korupsi. “Dalam upaya meraih predikat ZI WBK hendaknya pelaksanaan dilakukan dengan sunguh-sungguh dan diimplementasikan dalam tugas sehari-hari serta dilengkapi dengan dokumen kegiatan sebagai alat pembuktian mengenai apa yang telah dikerjakan,” ujar Muhaswad diawal kegiatan Pendampingan dan Asistensi, 25 Juni 2019.

Senada dengan pernyataan Muhaswad, ketua Tim Pendampingan dan Asistensi, Elydar dalam arahannya kepada TIM ZI-WBK PPPPTK Matematika mengatakan untuk mendapatkan predikat ZI-BWK harus melengkapi dokumen terkait dengan pelaksanaan tugas dan dokumen pembangunan WBK. Selain itu, ditambahkannya pula bahwa penilaian tidak hanya terpaku pada dokumen saja tetapi juga bagaimana membangun ZI WBK yang diwujudkan dalam budaya anti korupsi.

Pegawai PPPPTK Matematika mendengarkan pengarahan dari Ketua Tim Pendampingan dan Asistensi di Gedung Ki Hadjar Dewantara.

Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 25 s.d. 27 Juni 2019 di Ruang Sidang Gamma dan Aula Ki Hadjar Dewantara PPPPTK Matematika. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi diikuti oleh seluruh pegawai PPPPTK Matematika. Seluruh pegawai PPPPTK Matematika berharap audit yang nantinya akan dilakukan oleh Kemenpan RB dapat berjalan dengan lancar dan sukses menghantarkan PPPPTK Matematika menjadi lembaga yang bersih dan bebas dari korupsi. (DD-RK)

 

 

Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi PPPPTK Matematika

Yogyakarta – Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Matematika  melaksanakan sosialisasi dalam rangka pelaksanaan pembagunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Kegiatan ini di hadiri oleh seluruh pejabat Struktural dan Fungsional serta pegawai di lingkungan PPPPTK Matematika tanggal 31 Mei 2019.

E:\DOWNLOADS\WhatsApp Image 2019-05-31 at 4.00.44 PM.jpeg

Acara yang berlangsung di aula Ki Hadjar Dewantara, PPPPTK Matematika ini merupakan langkah kongkrit dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi. Upaya pembangunan zona integritas diharapkan untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional. Hal tersebut sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program reformasi birokrasi yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Kepala PPPPTK Matematika, Dr. Dra. Daswatia Astuty, M.Pd dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini bertujuan bukan semata-mata  untuk meraih predikat WBK, akan tetapi lebih dari itu yaitu meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik. “WBK itu bonus dari apa yang kita lakukan dan konsekuensi logis yang kita dapatkan jika kita bergerak sesuai kinerja yang diharapkan” terang Daswatia. Di akhir sambutannya beliau berharap agar seluruh pegawai untuk terus menerus meningkatkan kinerjanya untuk menjadikan PPPPTK Matematika sebagai lembaga yang terhormat.

E:\DOWNLOADS\WhatsApp Image 2019-05-31 at 4.00.45 PM.jpeg

Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan Maklumat Layanan oleh seluruh pegawai PPPPTK Matematika yang berisi 5 point komitmen, yaitu: (1) memberikan layanan terbaik dengan sepenuh hati sesuai standar layanan yang ditetapkan, (2) bersikap ramah, sopan, dan santun dalam memberikan layanan, (3) bertindak adil, cepat, dan tepat dalam menangani keluhan, (4) melaksanakan layanan tanpa KKN dan gratifikasi, (5) bersedia menerima sangksi sesuai peraturan yang berlaku, jika layaan tidak sesuai standar, serta pemasangan pin sebagai sebagai simbol komitmen PPPPTK Matematika untuk segera mewujudkan ZI dan WBK. (DD)

Kementerian PANRB Lakukan Visitasi Penataan Lembaga di PPPPTK Matematika

Yogyakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI merencanakan untuk melakukan  integrasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemdikbud di Provinsi DIY. Proses integrasi UPT bertujuan  agar tugas dan fungsi UPT menjadi lebih efisien dan opimal dengan menghilangkan tugas-tugas UPT yang tumpang tindih/overlapping.

E:\DOWNLOADS\WhatsApp Image 2018-12-15 at 11.22.57 PM.jpeg

Pelaksanaan integrasi UPT  yang akan dilakukan oleh Kemdikbud  membutuhkan analisis yang lengkap agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Untuk melengkapi hasil analisis sebagai bahan untuk mengambil keputusan perlu dilakukan visitasi secara langsung pada UPT-UPT yang akan diintegrasi.

Visitasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tersebut dikoordinir oleh Biro Hukum dan Organisasi melalui Bagian Kelembagaan  Kemdikbud dengan didampingi oleh Bagian Hukum dan Kelembagaan masing-masing unit utama. Kegiatan visitasi dilaksanakan tanggal 14 Desember 2018 di Ruang Gamma, PPPPTK Matematika dengan dihadiri secara langsung oleh Asdep Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PANRB (R. Roro Vera Yuwantari Susilastuti, S.IP., M.Si), Kepala Bagian Kelembagaan (Reny Parlina, S.Sos., M.Pd), Kepala Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian (Temu Ismail, S.Pd., M.Si), dan Kepala Bagian Hukum Dikdasmen (Dr. Suhartono Arham, M.Si). Sebanyak 10 UPT Kemdikbud di Provinsi DIY hadir sebagai peserta kegiatan visitasi.

Kegiatan visitasi dibuka oleh Kepala PPPPTK Matematika, Dr. Dra. Daswatia Astuty, M.Pd., dilanjutkan dengan arahan dari Asdep Kementerian PANRB. Dalam kesempatan tersebut, Roro Vera Yuwantari Susilastuti menegaskan bahwa inti dari kegiatan ini agar melalui visitasi proses pengintegrasian UPT dapat dilakukan dengan tepat,  semua tugas dan fungsi dari UPT terakomodir dan tidak ada fungsi yang terlewatkan.

E:\DOWNLOADS\DSC_0012.JPG

Sementara itu, Reny Parlina mengatakan bahwa pada prinsipnya pengintegrasian UPT tidak mempengaruhi ataupun menghapus fungsi lembaga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Penataan atau pengintegrasian lembaga UPT dilakukan dalam rangka membuat  seefektif dan seefisien mungkin dengan memanfaatkan semua sarana prasarana, SDM, dan biaya yang dimiliki.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian mengungkapkan bahwa kebijakan Mendikbud untuk pelaksanaan internalisasi sudah diusulkan ke Kementerian PANRB sehingga perlu dilakukan pemeriksaan kesesuaiannya dengan kondisi di lapangan sebagai bahan analisis sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Ditambahkan juga oleh Kepala Bagian Hukum Dikdasmen bahwa melalui kegiatan visitasi ini diharapkan tidak terjadi tumpang tindih antar UPT di lingkungan Kemdikbud.

Masing-masing UPT kemudian menyampaikan paparan terkait tugas dan fungsinya. Seluruh UPT yang hadir dan menyampaikan paparan yaitu: LPMP DIY, BP PAUD Dikmas, PPPPTK Seni Budaya, PPPPTK Matematika,  BPNB, Museum Beteng Vredenburg, BPCB, Balai Bahasa, BPMR, dan Museum Beteng Vredenburg. (Telly D/NN)

Penyegaran Reformasi Birokrasi Internal Wilayah Bebas Korupsi

Yogyakarta – PPPPTK Matematika – Kamis (15/2/2018) PPPPTK Matematika Yogyakarta  mengadakan kegiatan Penyegaran Reformasi Birokrasi Internal Wilayah bebas Korupsi bertempat di Ruang Sidang Gamma PPPPTK Matematika. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional/Widyaiswara, PTP, dan perwakilan Fungsional Umum, serta dihadiri juga perwakilan pegawai dari PPPPTK Seni dan Budaya sebanyak tiga orang. Mewakili Kepala PPPPTK Matematika, Kepala Bagian Umum Nunik Sukeksi, SH.,M.Pd., membuka secara resmi kegiatan penyegaran.

Bertindak sebagai Nara Sumber dalam kegiatan tersebut adalah Drs. Sugiarto, M.Pd., Kepala Bagian Umum dari PPPPTK Bidang Otomotif dan Elektronika (BOE). Dalam paparannya, Drs. Sugiarto, M.Pd., menyampaikan bahwa reformasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan terhadap penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efesien sehingga dapat melayani masyarakat secara profesional sesuai dengan Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Peraturan ini juga menargetkan tercapainya tiga sasaran yaitu: peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan peningkatan pelayanan publik.

E:\Cahyo 2018\Web 2018\Berita 2018\Umum\Foto berita umum 2018\DSC_0010.JPG
Drs. Sugiarto, M.Pd menyampaikan materi Reformasi Birokrasi  Internal di Ruang Sidang Gamma, PPPPTK Matematika.

Untuk itu menurut Beliau, program reformasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan zona integritas perlu dilaksanakan secara konkrit. Pembangunan zona integritas ini telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokari Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sebagai penutup, Drs. Sugiarto, M.Pd., menambahkan agar dapat mencapai sasaran hasil pembangunan zona integritas, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu, manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Melalui kegiatan penyegaran ini diharapkan segenap elemen yang ada di PPPPTK Matematika dapat berkomitmen menjadikan PPPPTK Matematika sebagai zona integritas wilayah bebas korupsi serta tercapainya wilayah birokrasi yang bersih. (DD/OWI)

PPPPTK Matematika Dinyatakan “CLEAN” Dalam Audit BPK Tahun 2018

Diawal tahun 2018 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan audit berkala pada satuan kerja pendidikan di Propinsi DIY. Kegiatan audit tersebut  merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga pemerintah dalam pengelolaan anggarannya.

Temu awal dilaksanakan di PPPPTK Matematika pada tanggal 30 Januari 2018,  yang dihadiri 5 satuan kerja sasaran audit BPK tahun 2018 yaitu: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Propinsi DIY, Balai Arkeologi, LPMP Propinsi DIY, PPPPTK Seni Budaya, dan PPPPTK Matematika. Dalam sambutannya Kepala PPPPTK Matematika Dr.Dra, Daswatia Astuty,M.Pd menyampaikan kesiapan lembaga dalam menerima audit. Dalam pelaksanaan audit kadang terjadi perbedaan persepsi dalam pengelolaan anggaran, sehingga mohon dibuka pintu diskusi untuk mencari solusi dari permasalahan.

E:\Cahyo 2018\Web 2018\Galeri foto 2018\IMG_5684.JPG
Temu awal dengan BPK di Ruang Gamma PPPPTK Matematika.

Kegiatan audit  dilaksanakan hingga  tanggal 9 Februari 2018. Pelaksanaan audit berdasarkan Surat Tugas dari Kepala BPK RI Nomor : 7/ST/VIII/)1/2018 yang  dikoordinir Bapak Sulih  Nugroho sebagai pengedali teknis dan Ibu Heni Yulianti sebagai Ketua TIM dengan anggota TIM Heru Setyawan, Antonius Budi Listiono, Heru Yudha Wisesa, Yulia Rahmah S, dan Wiwit Trisnawati. Pelaksanaan audit juga didampingi oleh Inspektorat Jendera Kemdikbud. Pengelola Anggaran PPPPTK Matematika mendampingi secara intesif dan responsif dalam pelaksanaan audit. Semua pertanggungjawaban keuangan oleh BPK sudah dinyatakan “CLEAN”  dan tidak ada penyimpangan dalam mengelola anggaran. Kita patut bersyukur bahwa pengelolaan anggaran di PPPPTK Matematika dapat berjalan dengan baik sehingga memperoleh apresiasi dari BPK dan Itjen Kemdikbud. Hal ini perlu kita pertahankan untuk tahun-tahun mendatang.

Selanjutnya temu akhir dilaksanakan di PPPPTK Seni Budaya pada tanggal 8 Februari 2018. Kepala PPPPTK Seni budaya Bapak Muhajir dalam sambutan temu akhir menyampaikan ucapan terima kasih karena audit sudah dilaksanakan. Dalam pengelolaan anggaran perlu dihindari adanya suap, mark up, kesalahan prosedur, dan fiktif sehingga  membutuhkan tertib administrasi, tertib anggaran dan tertib waktu. Diakhir sambutan auditor BPK menegaskan bahwa apabila masih membutuhkan klarifikasi maka masing-masing satuan kerja dimohon untuk siap. (Nunik)