Home » Posts tagged '2022'

Tag Archives: 2022

Archives

Categories

BBGP DIY Laksanakan Rakor Kampanye Serentak PGP Angkatan 8, 9, 10

Yogyakarta – Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggaran Rapat Koordinasi Kampanye Serentak Pendidikan Guru Penggerak (PGP) Angkatan 8,9 10 secara daring, Kamis (15/9/2022).

Rakor dihadiri oleh Penanggung Jawab (Penjab) PGP dari Dinas Pendidikan di kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta, Perwakilah Pengajar Praktik (PP) dan Guru Penggerak (GP)/Calon Guru Penggerak (CGP), dan seluruh tim kampanye PGP di BBGP DIY.

Koordinator Sub Kelompok Kerja Implementasi dan Fasilitasi PGP sekaligus Penjab PGP di BBGP DIY, Yuliawanto, M.Si., mengatakan tujuan pelaksanaan Rakor ini adalah selain untuk sosialisasi hasil Rakor Sosialisasi Rekruitmen Serentak PGP yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Rakor juga membahas perencanaan sosialisasi PGP Angkatan 8, 9, dan 10.

Sementara itu, Kepala BBGP DIY, Dr. Adi Wijaya, S.Pd., M.A., dalam sambutannya ketika membuka secara resmi Rakor tersebut mengatakan perlunya mengatur strategi bersama agar capaian peserta yang mendaftar PGP Angkatan 8, 9, dan 10 ini mencapai target yang diharapkan.

”Kita perlu juga memotivasi dan mendorong peserta untuk segera mendaftar PGP mengingat batas waktu pendaftaran untuk PP hanya sampai 18 September 2022, dan memotivasi peserta untuk segera submit pendaftaran. Selain itu kita bisa minta bantuan kepada PP dan GP atau CGP yang sudah mendaftar agar bisa berbagi praktik baik kepada guru-guru,” imbuh Adi. (RK)

Siapkan Pengembang Kurikulum Berkompeten, Kemendikbudristek Gelar Pelatihan Teknis

Jakarta – Dalam rangka melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi di bidang kurikulum dan pengembangan pembelajaran, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (Puskurjar) menyelenggarakan Pelatihan Kompetensi Teknis Pengembangan Kurikulum.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo menyampaikan bahwa tujuan perubahan kurikulum adalah sebagai perbaikan praktik pembelajaran yang dirasakan oleh peserta didik di satuan pendidikan.

“Salah satu perubahan yang dilakukan Kemendikbudristek adalah Kurikulum Merdeka. Tujuan utamanya adalah agar para guru dan pendidik di satuan pendidikan dapat memberikan layanan pendidikan yang baik pada anak-anak, dan akhirnya akan menjadi faktor penentu bagi pembelajaran, bagi tumbuh kembang anak-anak apakah mereka terfasilitasi perkembangan karakter dan kompetensinya itu sangat tergantung dari apa yang mereka rasakan, mereka alami sehari-hari di ruang kelas pada satuan pendidikan,” ujar Anindito, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/9/2022).

Anindito menuturkan bahwa peran kurikulum adalah sebagai peta jalan dan panduan yang digunakan pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Dalam Kebijakan Merdeka Belajar, Kemendikbudristek mengembalikan konsep kurikulum dan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pendidik dalam koridor yang diatur oleh Undang-undang Sisdiknas.

Pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek, lanjutnya, berperan membuat kerangka kurikulum nasional, kerangka dasarnya dan strukturnya. Sedangkan kurikulum operasional yang digunakan satuan pendidikan merupakan tanggung jawab pendidik bersama satuan pendidikan.

“Karena itu kurikulum merdeka, capaian pembelajarannya, dan norma-norma pengaturannya kita batasi betul-betul sebagai kerangka dasar saja karena tidak mungkin membuat satu kurikulum operasional yang bisa diterapkan dan cocok di semua satuan pendidikan dan semua daerah di Indonesia. Yang bisa dan perlu kita lakukan adalah membuat kerangka yang cukup fleksibel sehingga setiap sekolah dapat mengembangkan kurikulum operasional yang cocok dengan kondisi dan kebutuhan belajar mereka sendiri,” jelasnya.

Anindito menambahkan, implikasi dari pendekatan itu, Kemendikbudristek memiliki kebutuhan besar akan pengembang kurikulum yang kompeten dan mumpuni di tingkat pusat, tingkat daerah maupun di tingkat satuan pendidikan. Khusus pengembang kurikulum di tingkat daerah, ada bagian dari kerangka kurikulum yang menjadi kewenangan daerah terkait dengan muatan lokal.

“Kami berharap pemerintah daerah mengembangkan tenaga pengembang kurikulum  muatan lokal sejalan dengan pendekatan yang kita terapkan di Kemendikbudristek,” terang Anindito.

“Selamat berproses, selamat mengikuti pelatihan. Semoga acara ini menjadi bagian yang bermakna dari upaya kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak kita,” imbuhnya. (Arin)

Kemendikbudristek: PPG Prajabatan Diharapkan Cetak Lulusan Profesional

Jakarta –  Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) membuka Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Gelombang 2 Tahun 2022.

Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Pendidikan Profesi Guru, Temu Ismail, mengatakan bahwa pihaknya ingin mencetak lulusan PPG Prajabatan yang mampu menjadi guru pemula yang profesional, dapat menjadi teladan, pembelajar yang mampu mengembangkan rencana dan pelaksanaan, serta  dapat melakukan evaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

“Mereka diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila, terampil dalam mengembangkan lingkungan belajar, dan dapat memfasilitasi peserta didik belajar dengan melibatkan orang tua dan masyarakat,” ujar Temu Ismail, dalam keterangannya, Selasa (13/9/2022).

Ia menuturkan, mahasiswa PPG Prajabatan Tahun 2022 akan memperoleh beasiswa dalam bentuk biaya pendidikan selama dua semester per satu tahun. Setelah mereka dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik, menurutnya, maka lulusan ini akan diprioritaskan untuk mengisi formasi kekosongan guru di Indonesia.

Pembukaan seleksi PPG Prajabatan telah diumumkan melalui Surat Edaran Pengumuman Nomor 6152/B.B2/GT.00.02/2022 yang dikeluarkan oleh Dirjen GTK, Kemendikbudristek. Pada tahun 2022 ini, Kemendikbudristek membuka Kuota Nasional sebanyak 40.000 calon peserta yang disesuaikan dengan kebutuhan formasi guru. Pendaftaran PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022 ini dibuka untuk 18  bidang studi prioritas.

Sementara itu, Koordinator Pokja PPG, Zainun Misbah, menerangkan program ini memberi kesempatan kepada calon Mahasiswa Prajabatan tahun 2022 yang tidak lolos seleksi pada pendaftaran gelombang pertama dapat mendaftar kembali pada pembukaan gelombang kedua.

“Pengulangan pendaftaran tersebut dibolehkan asalkan persyaratan umum pendaftaran calon mahasiswa PPG Prajabatan terpenuhi,” ucap Zainun Misbah.

Zainun mengungkapkan, pada prosesnya pelaksanaan PPG prajabatan model baru ini dilakukan tidak hanya kuantitas tapi mengingat kualitas. Mahasiswa akan memperoleh pengalaman pembelajaran selama masa kuliahnya, dengan bekal yang berkualitas, dan untuk lebih mempersiapkan mereka menjadi guru.

 

Perhitungan Kuota PPG Prajabatan 2022

Zainun juga menyampaikan bahwa arah kebijakan pelaksanaan PPG saat ini, salah satunya mengenai kuota, dihitung berdasarkan data-data dari guru yang akan pensiun. Selain itu terdapat juga perubahan arah kebijakan mulai dari pembelajaran hingga prioritas bagi lulusan PPG Prajabatan.

“Mereka (lulusan PPG prajabatan) akan menggantikan guru pensiun sehingga ada jaminan untuk mereka menjadi guru. Proses perkuliahan yang akan mereka jalani juga tidak hanya antara dosen dan mahasiswa, tapi ada juga guru pamong dan praktisi,” paparnya.

“Setelah lulus mereka akan mendapatkan sertifikat pendidik, yang penting sekali oleh calon guru, untuk syarat menjadi guru, dan mereka akan diprioritaskan ketika ada penerimaan guru,” jelas Zainun. (Arin)

RUU Sisdiknas Solusi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Guru

Jakarta – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek), Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) merupakan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

” RUU Sisdiknas ini punya potensi positif terbesar terhadap kesejahteraan guru. Hal ini telah kami perjuangkan selama 1 hingga 2 tahun terakhir mencari jalan bagaimana caranya kita meningkatkan kesejahteraan guru dan bagaimana kita tidak mengecewakan guru yang selama ini telah berpuluh-puluh tahun manunggu tunjangan mereka tetapi masih mengantri dan tidak mendapatkannya. Jadi sebenarnya RUU Sisdiknas ini adalah kabar gembira bagi semua guru,” kata Nadiem dalam dialog Kupas Tuntas Isu Kesejahteraan Guru dalam RUU Sisdiknas yang ditayangkan di kanal YouTube Kemendikbud RI, Minggu (11/9/2022).

Tangkapan layer Mendikbudristek dalam dialog Kupas Tuntas Isu Kesejahteraan Guru dalam RUU Sisdiknas, kanal YouTube Kemendikbud RI, Minggu (11/9/2022).

Menurut Nadiem, di dalam RUU Sisdiknas menjamin bahwa guru-guru yang sudah menerima sertifikasi dan tunjangan yang saat ini berjumlah sekitar 1,3 juta akan tetap mendapatkan tunjangannya hingga pensiun. Sebaliknya guru yang belum mendapatkan sekitar 1,6 juta akan bisa langsung menerima tunjangan tanpa harus menunggu proses sertifikasi dan mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Selain itu dikatakannya juga, melalui RUU Sisdiknas ini maka untuk pertama kalinya guru-guru PAUD yang saat ini ada sekitra 250 ribu, guru-guru pendidikan kesetaraan dan guru-guru pesantren bisa diakui sebagai guru dan pada saat mereka memenuhi syarat mereka juga bisa menerima tunjangan.

Rencana pemerintah melalui Kemdikbudristek selanjutnya setelah adanya RUU Sisdiknas ini keluar adalah meningkatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah Swasta untuk memenuhi kebutuhan kelayakan upah bagi guru-guru swasta. Hal ini juga memberikan pemerintah kapabilitas untuk mendorong sanksi bagi sekolah yang tidak memberikan gaji yang sesuai bagi guru swasta.

”Pemerintah saat ini sedang menyiapkan berbagai macam peraturan turunannya untuk tahun ini dan tahun depan. Inilah ada urgensi bahwa masyarakat terutama guru harus bersuara untuk mendukung RUU Sisdiknas ini agar di tahun 2023 semua peraturan turunannya sudah siap,” ujar Nadiem.

Selanjutnya Nadiem berharap agar guru percaya kepada Kemdikbudristek yang memperjuangkan kesejahteraan guru. Harapan besarnya, setelah RUU Sisdiknas ini diterima  beserta peraturan turunannya guru merasa aman dan tenang. Ditegaskan oleh Nadiem bahwa Mandat Presiden kepada Kemdikbudristek melalui RUU Sisdiknas ini kesejahteraan guru harus terjamin dan meningkat. (RK)

 

Serah Terima Jabatan Kepala BBGP DIY

Yogyakarta – Senin (12/9/2022) bertempat di Aula Ki Hadjar Dewantara, Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Daerah Istimewa Yogyakarta, Jl. Kaliurang Km. 6., dilaksanakan acara serah terima jabatan antara Plt. Kepala BBGP DIY, Dr. Drs. Rachmadi Widdiharto, M.A., kepada Kepala BBGP DIY yang telah dilantik, Dr. Adi Wijaya, S.Pd., M.A.

Acara Pisah Sambut dan Pembinaan Pegawai BBGP DIY, Senin (12/9/2022)

Rachmadi Widdiharto, yang juga menjabat sebagai Direktur Guru Pendidikan Dasar, Ditjen GTK, menjabat sebagai Plt. Kepala BBGP DIY mulai tanggal 9 Mei s.d 14 Agustus 2022. Sedangkan Adi Wijaya resmi dilantik sebagai Kepala BBGP DIY tanggal 15 Agutus 2022.

Dalam laporan Ketua Panitia Penyelenggara sekaligus Kepala Bagian Umum BBGP DIY, Hari Suryanto, S.IP., M.PA., menyampaikan tujuan pelaksanaan acara serah terima jabatan ini sekaligus untuk merapatkan barisan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi BBGP DIY ke depan.

Rachmadi dalam sambutannya mengingatkan beberapa hal yang saat ini menjadi perhatian BBGP yaitu secara tugas dan fungsi cakupan area BBGP sekarang menyempit hanya menjadi wilayah DIY, dimana bidang garapan mencakup semua mata pelajaran, serta SDM yang bertambah akibat peleburan 3 lembaga. Meski demikian hal ini bukan menjadi halangan tetapi menjadi tantangan.

Selain itu, Rachmadi juga mengungkapkan rasa bangganya telah ikut mengantarkan suksesi kepemimpinan di BBGP DIY hingga berjalan lancar. Pada kesempatan tersebut pula, Rachmadi menyampaikan ucapan selamat kepada Kepala BBGP DIY dan berharap agar terus mengawal program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek).

Selanjutnya, Adi Wijaya menyampaikan sambutannya sebagai Kepala BBGP DIY dan pada kesempatan tersebut mengajak semua unsur untuk bersama-sama bergerak mewujudkan peningkatan mutu pendidikan di wilayah DIY. Kepada Plt. Kepala BBGP DIY, Adi mengucapkan terima kasih telah menjalankan tugasnya selama di BBGP DIY dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Kepala BBGP DIY, Dr. Adi Wijaya, S.Pd., M.A., menyerahkan buku memori akhir jabatan kepada Plt. Kepala BBGP DIY, Dr. Drs. Rachmadi Widdiharto, M.A. (periode 9 Mei s.d 14 Agustus 2022).

BBGP DIY, kata Adi, telah mengawali kegiatan-kegiatan dengan melakukan kunjungan kerja ke instansi terkait terutama Dinas Pendidikan di wilayah DIY dan juga Pemerintah Daerah di DIY selain memperkenalkan BBGP DIY sebagai lembaga baru juga untuk melakukan sinergi dan kolaborasi terhadap program-program prioritas yang dijalankan oleh Kemdikbudristek.

Hadir pada acara serah terima jabatan tersebut, Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Seni dan Budaya, Dr. Dra. Sarjilah, M.Pd., dan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DIY, Drs. Eko Sumardi, M.Pd., sebagai tamu undangan. (RK)

Transformasi Literasi Melalui Merdeka Belajar Jadi Fokus Kemendikbudristek Pada Peringati Hari Aksara Internasional 2022

Yogya (RE) – Pada peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menghadirkan tema ’Transformasi Literasi dalam Konteks Merdeka Belajar’.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim dalam sambutannya mengatakan melalui kebijakan Merdeka Belajar, Kemendikburistek terus bergerak bersama para pemangku kepentingan meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik dan masyarakat.

Puncak peringatan HAI yang diperingati sejak tahun 1967 setiap 8 September, merupakan pijakan pemerintah Indonesia untuk membebaskan bangsanya dari buta aksara.

“Hari Aksara Internasional yang kita peringati pada hari ini, mengedepankan semangat penuntasan buta huruf. Hal ini sejalan dengan semangat utama dari Merdeka Belajar yaitu meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. Kami di Kemendikbudristek saat ini terus mendorong dengan berbagai upaya untuk mencapai tujuan itu,” ujar Nadiem, dalam keterangan persnya, Kamis (8/9/2022).

Nadiem menyebut, salah satu terobosan besar Merdeka Belajar adalah penerapan Asesmen Nasional (AN) sebagai pengganti Ujian Nasional (UN). Ia menjelaska, AN bertujuan untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi pada peserta didik, di mana hasilnya tidak menentukan kelulusan tetapi sebagai bahan refleksi dan evaluasi pembelajaran di sekolah. Berdasarkan hasil AN tahun 2021, dikatakan Nadiem, terdapat 43 persen peserta didik yang mampu memenuhi standar minimum untuk literasi.

“Untuk itu, kita harus semakin mendorong inisiatif-inisiatif yang berfokus pada peningkatan kemampuan literasi, salah satunya dengan menerapkan Kurikulum Merdeka,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, Nadiem mengajak para pemangku kepentingan pendidikan untuk bergerak bersama memastikan pelajar di Indonesia memperoleh pendidikan literasi yang efektif, relevan, dan menyenangkan.

“Mari kita terus sukseskan Asesmen Nasional dengan penerapan Kurikulum Merdeka dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kemajuan literasi dengan bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar,” ajak Mendikbudristek.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Iwan Syahril menyampaikan tema peringatan HAI yang dicanangkan UNESCO pada tahun ini, telah sejalan dengan kebijakan Kemendikbudristek yang giat melaksanakan program penguatan literasi, numerasi, dan karakter melalui Merdeka Belajar. Tema yang diangkat UNESCO pada peringatan HAI 2022 yaitu ‘Transformasi Ruang Pembelajaran Literasi’.

Merdeka Belajar, lanjut Iwan, secara konseptual bertujuan untuk mewujudkan kompetensi pelajar Indonesia yang mencerminkan profil Pelajar Pancasila. Ia mengungkapkan, program Merdeka Belajar juga merpakan layanan pendidikan yang berpusat pada peserta didik dengan memberikan keleluasaan pada pendidik dan peserta didik untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Iwan menerangkan, selain meningkatkan akses layanan pendidikan melalui penuntasan buta aksara dan mengatasi anak usia sekolah yang tidak sekolah, program dan layanan pendidikan di Indonesia harus diarahkan untuk menciptakan sistem pembelajaran yang merdeka bagi semua peserta didik, pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.

“Hal ini demi terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas menuju peradaban baru 2045 yaitu profil Pelajar Pancasila,” kata Iwan. 

Iwan Syahril menambahkan, dalam peringatan HAI ini, penurunan buta aksara adalah salah satu indikator dari keberhasilan atau kemajuan pendidikan di suatu negara.

“Mengacu pada hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) tahun 2021, angka buta aksara di Indonesia tinggal 1,56 persen atau 2,7 juta orang. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan data buta aksara tahun 2020 dengan angka buta aksara 1,71 persen atau sekitar 2,9 juta orang,” paparnya. (Arin)

Mendikbudristek Nadiem Makarim Lantik Iwan Syahril sebagai Dirjen PAUD Dikdasmen

Jakarta – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A., melantik Dr. Iwan Syahril, P.hD.,  sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen), Kamis (8/9/2022).

Pelantikan tersebut berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/TPA Tahun 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Sebelumnya, Iwan Syahril, menjabat sebagai Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan (GTK) sejak tahun 2020.  

Pada sambutannya Mendikbudristek mengatakan pelantikan ini merupakan salah satu langkah nyata untuk semakin memperkuat kerjasama antar berbagai pihak sehingga cita-cita kita melahirkan sumber daya yang manusia yang unggul berlandaskan karakter profil pelajar Pancasila bisa terwujud.

”Kepada Dr. Iwan Syahril, saya percayakan kepada Saudara peran untuk menjalankan proses transformasi pendidikan di tingkat PAUD Dikdasmen termasuk Implementasi Kurikulum Merdeka, Sekolah Penggerak, dan program-program Merdeka Belajar terkait secara lebih luas. Pastikan minat belajar siswa kita tumbuh sesuai bakat dan minatnya serta memiliki karakter pelajar Pancasila,” kata Nadiem khusus kepada Iwan.

Kepada seluruh pejabat yang dilantik pada Acara Pelantikan Pejabat Kemdikbudristek, Nadiem percaya bahwa semua akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. (RK)

 

Kemdikbudristek Buka Pendaftaran PGP Angkatan 8, 9, dan 10 secara Serentak

Yogyakarta – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) kembali membuka pendaftaran seleksi program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) bagi Calon Guru Penggerak (CGP) dan Calon Pengajar Praktik (CPP).

Seleksi untuk mengikuti program PGP dibuka secara serentak bagi angkatan 8, 9, dan 10 dengan sasaran sebanyak 484 kabupaten/kota untuk PGP regular. Pendaftaran untuk CPP dibuka dari tanggal 23 Agustus s.d 18 September 2022 sedangkan pendaftaran CGP dibuka mulai tanggal 1 s.d 30 September 2022.

Berdasarkan lini masa program PGP, pelaksanaan pendidikan ketiga angkatan ini akan dimulai tahun 2023, dimana untuk Angkatan 8 dijadwalkan mulai pendidikan tanggal 4 April 2023 dan berlangsung selama 6 bulan. Sementara untuk Angkatan 9 dan 10 akan diinformasikan lebih lanjut jadwal mulai pendidikannya.

Informasi secara lengkap mengenai syarat dan kriteria untuk pendaftaran seleksi bagi CGP dan CPP dapat dilihat di laman, https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/ . (RK)

Kawal Program Prioritas Kemdikbudristek, BBGP DIY Sosialisasi ke Disdikpora Kab. Kulonprogo

Yogyakarta – Masih dalam rangka mengawal program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek), Tim Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Daerah Istimewa Yogyakarta melanjutkan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kab. Kulonprogo, Rabu (7/9/2022).

Kepala BBGP DIY, Dr. Adi Wijaya, S.Pd., M.A., (kiri) diterima oleh Kepala Disdikpora Kab. Kulonprogo, Arif Prastowo, S.Sos., M.Si., (kanan) dalam rangka Kunjungan Kerja, Rabu (7/9/2022)

Program prioritas Kemdikbudristek yang menjadi program nasional yang saat ini juga menjadi program kegiatan utama di BBBGP DIY yaitu: Pendidikan Guru Penggerak (PGP), Program Sekolah Penggerak (PSP), dan Implementasi Kurikulum Merdeka.

”Saat ini yang perlu kita kawal bersama adalah Implentasi Kurikulum Merdeka yang ada di Kab. Kulonprogo. Di Kab. Kulonprogo terdata ada 141 sekolah yang ikut Implementasi Kurikulum Merdeka dan perlu dilihat lebih lanjut apakah ada kendala dalam login ke Platform Merdeka Mengajar,” kata Kepala BBGP DIY, Dr. Adi Wijaya, S.Pd., M.A., pada waktu melakukan audiensi dengan Kepala Disdikpora Kab. Kulonprogo, Arif Prastowo, S.Sos., M.Si., beserta jajarannya di Ruang Srikandi Disdikpora Kab. Kulonprogo.

Dijelaskan oleh Adi, banyak guru yang baru login saja di PMM tetapi belum mempelajari topik-topik pelatihan yang ada di PMM tersebut secara mandiri ataupun melalui komunitas belajar. Padahal banyak manfaat yang bisa diperoleh melalui PMM yaitu adanya bahan-bahan belajar dan juga nantinya guru bisa mengunggah dan saling berbagi praktik baik melalui PMM tersebut.

”Tentunya hal ini perlu dukungan bersama bagaimana memotivasi guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah agar mau memanfaatkan PMM dan sekaligus mengubah budaya agar mau belajar mandiri. Kebijakan Kemendikbudristek saat ini memang lebih banyak memanfaatkan PMM,” tegas Adi.

Terkait permasalahan atau kendala yang ditemui oleh guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah dalam menggunakan dan memanfaatkan PMM, lanjut Adi, BBGP siap membantu memfasilitasi sesuai kebutuhan.

Audiensi Tim BBGP DIY di Ruang Srikandi Disdikpora Kab. Kulonprogo, Rabu (7/9/2022)

Kepala Disdikpora Kab. Kulonprogo, Arif Prastowo menyambut baik serta mengapresiasi kunjungan kerja BBGP DIY dalam rangka mengawal program prioritas Kemdikbudristek, dimana salah satunya adalah mengenai Implementasi Kurikulum Mengajar. Mengingat kondisi saat ini di lapangan, kata Arif, masih ada guru yang belum paham dengan Kurikulum Merdeka.

”Berkaitan dengan kondisi di lapangan kami sangat berterima kasih BBGP DIY akan membantu kami untuk memberikan solusi terhadap pemasalahan yang dihadapi guru. Dan kami akan segera menindaklajuti untuk guru dan sekolah yang belum login dan memanfaatkan PMM,” ujar Arif.

Disdikpora Kab. Kulonprogo sendiri selalu memantau perkembangan capaian Implentasi Kurikulum Merdeka melalui pertemuan oleh pengawas masing-masing yang dilakukan sebulan sekali. Untuk itu Arif menekankan pentingnya sinergi di semua lini agar program tersebut dapat berjalan dengan baik. (RK)

Pernyataan Pers Ketua EdWG G20 Usai Berakhirnya Kepemimpinan Kemdibudristek dalam Presidensi G20 Bidang Pendidikan

Bali – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Ketua Kelompok Kerja Pendidikan G20, Iwan Syahril, menyampaikan apresiasi kepada seluruh negara Anggota G20, negara undangan khusus, dan mitra organisasi internasional, serta pihak yang telah terlibat dalam rangkaian penyelenggaraan pertemuan Kelompok Kerja Pendidikan G20 (G20 Education Working Group/EdWG) dan Pertemuan Tingkat Menteri Pendidikan G20 (Education Ministers’ Meeting).

”Kemendikbudristek telah memimpin pertemuan Eduacation Working Group G20 tanggal 31 Agustus 2022 dan Pertemuan Tingkat Menteri Pendidikan tanggal 1 September 2022. Pertemuan ini menandai berakhirnya kepemimpinan Kemdikbudristek dalam Presidensi G20 Indonesia dalam bidang pendidikan,’’ papar Iwan dalam taklimat media, Jumat (2/9/2022).

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Iwan Syahril, memberikan keterangan pers Pertemuan Tingkat Menteri Pendidikan G20, Jumat (2/9/2022)

Melalui pertemuan ini, kata Iwan, Kemdikbudristek berhasil mencapai hasil kerja yaitu laporan yang disertai dokomen kompendium dan rangkuman keketuaan. Hasil kerja ini sangat diapresiasi oleh negara-negara Anggota G20, negara undangan khusus, dan mitra organisasi internasional.

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa laporan G20 bidang pendidikan berisikan pemetaan beragam tantangan yang dihadapi oleh 26 negara yang telah berpartisipasi dalam G20 kelompok kerja pendidikan dan beragam strategi serta lebih dari 150 rincian praktik baik yang dibagikan negara Anggota G20, negara undangan khusus, dan mitra organisasi internasional sebagai upaya menjawab tantangan dunia pendidikan global dimasa kini dan mendatang.

Hasil kerja ini juga mencakup capain pembahasan 4 agenda prioritas EdWG20 dimana terobosan-terobosan merdeka belajar menjadi basis formulasinya. Keempat agenda prioritas tersebut adalah: pendidikan berkualitas untuk semua, teknologi digital untuk pendidikan, solidaritas dan kemitraan, dan masa depan dunia kerja pasca covid-19.

”Keempat pertemuan berjalan dengan baik dan banyak kemajuan yang dicapai. Kami berhasil menyatukan komitmen akan pentingnya kolaborasi global untuk pulih bersama dan bertransformasi membangun pendidikan yang berkualitas bagi generasi penerus dunia,” tutur Iwan.

Selain itu menurut Iwan, dalam perjalanan EdWG20, gotong royong yang diusung oleh Kemendikbudristek juga terus digaungkan oleh setiap delegasi. Dan yang paling membanggakan adalah untuk pertama kalinya filosopi gotong royong yang telah mandarah daging dalam bangsa Indonesia akan ada di dalam laporan G20 sebagai kerangka kerja untuk mentransformasikan pendidikan dan akan dibawa kecforum yang lebih besar, yakni KTT Transformasi Pendidikan yang diselenggarakan oleh PBB.

”Gotong royong diakui dan mampu mejawab tantangan dalam pemulihan pada sector pendidikan. Semangat gotong royong inilah yang telah membimbing kita selama Presidensi G20 dan kami berharap nilai-nilai tersebut akan terus dilanjutkan dalam penyelenggaraan G20 dimasa-masa mendatang,” ujarnya.

Mendikbudristek, Nadiem Makarim, kata Iwan telah merangkum ide-ide selama persidangan, dimana ada 22 poin yang mendapat persetujuan negara untuk ditindaklanjuti. Negara Anggota G20 telah bersepakat untuk menjaga komitmen dalam reimaginasi dan membangun kembali sistem pendidikan yang lebih tangguh, lebih efektif, lebih adil, lebih inklusif, dan lebih adaktif yang lebih siap menghadapi krisis yang sedang berlangsung dan juga untuk masa depan.

Selain itu juga negara Anggota G20 juga bersepakat untuk saling mendukung dalam merancang dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada pemulihan dalam mengatasi tantangan learning loss akibat pandemi ataupun juga krisis-krisis lainnya guna terciptanya pendidikan yang bermutu dan merata yang berorientasi pada kesejahteraan dan pendidikan yang berkualitas bagi semua. (RK)